Hamil Saat Bekerja, Pekerja Migran Dipaksa Pulang, Komite Pengawas Angkat Bicara

Hingga akhir tahun 2021 lalu, jumlah pekerja migran di Taiwan mencapai 700.000 orang. Dan lebih dari separuhnya adalah pekerja migran perempuan, serta 80% diantaranya termasuk dalam kelompok usia reproduksi antara 25 dan 44 tahun.

Sejak tahun 2015 depnaker telah mencabut pemeriksaan kehamilan saat melakukan medical, dan mengizinkan pekerja migran untuk hamil dan melahirkan di Taiwan.

Selama pekerja migran hamil majikan tidak boleh memutuskan kontrak sepihak, dan harus memberikan izin cuti selama menjalani persalinan.

Akan tetapi, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan tidak seindah dan semulus yang diharapkan.

Komite pengawas Wang Youling dan Wang Meiyu dalam penyelidikannya menemukan bahwa Kementerian Tenaga Kerja memiliki undang-undang dan tindakan, akan tetapi implementasinya tidak mencukupi.

Banyak sekali pekerja migran yang hamil kemudian mereka diputus kontrak secara sepihak dan dipulangkan, akibatnya banyak sekali diantara mereka yang memilih diam dan melahirkan secara sembunyi-sembunyi, bahkan karena takut dipulangkan mereka memilih kabur dan melahirkan sendirian sehingga bayinya tidak terdaftar atau tidak memiliki Akte kelahiran.

Namun, ada juga majikan yang mengizinkan pekerjanya hamil dan melahirkan, atau atas kesepakatan kedua belah pihak untuk menandatangani pemutusan kontrak.

Menurut data statistik, dari tahun 2018 hingga 2021, ada sebanyak 15.648 pekerja migran perempuan yang menerima tunjangan kehamilan, dimana 13.300 di antaranya telah kembali ke negara asal, dan sisanya 8.010 pekerja migran telah meninggalkan Taiwan karena pemutusan kontrak kerja.

Selain itu, permasalàhan lain apabila lahiran di Taiwan, jika pekerja migran tersebut bekerja di sektor informal dan ingin membesarkan anaknya sambil bekerja di Taiwan, selain kesulitan karena tidak mampu membayar biaya pengasuhan anak, jenis pekerjaannya membutuhkan untuk tinggal di rumah pasien yang dirawatnya selama 24 jam.

Terkait hal tersebut, sejauh ini Kementerian Tenaga Kerja tidak memiliki tindakan pencegahan atau dukungan sehingga untuk menanganinya diserahkan kepada pemberi kerja dan pekerja migran untuk menyelesaikannya.

Oleh karena itu, kedua komite pengawas berharap Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dapat membantu pekerja migran membangun keluarga selama bekerja di Taiwan.

Kebutuhan untuk membesarkan anaknya, menurut kedua Komite pengawas tersebut dapat didiskusikan dan direncanakan dengan baik untuk mengimplementasikan konvensi hak asasi manusia internasional.