Breaking NewsPMI lainnya

Wakil Ketua DPR Janji Perjuangkan Nasib Pekerja Migran Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu profesi yang terdampak pandemi Covid-19. Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar menaruh perhatian pada perjuangan PMI bertahan hidup dalam situasi pandemi.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menggelar roadshow politik kesejahteraan dengan tema “Gus Muhaimin Mendengar Pekerja Migran Indonesia” secara virtual. Acara kali ini dipusatkan di Korea Selatan serta dihadiri Pekerja Migran dari berbagai dunia.

“Saya senang dan bahagia, kita bisa bertemu meski di kondisi pandemi Covid-19 belum juga berakhir,” ujar Cak Imin dalam siaran persnya, Sabtu (18/9/2021). Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Kedutaan Besar di berbagai negara, seperti Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo atau akrab disapa Tommy dan Dubes RI untuk Brunei Darussalam Sudjatmiko, WNI, Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Purna PMI dan masyarakat umum. Berbagai persoalan terutama terkait kondisi PMI di luar negeri dikupas tuntas.

Cak Imin yang juga menjabat Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI itu menyampaikan roadshow politik dengan para PMI di luar negeri sudah lama diagendakan. Tetapi karena situasi pandemi, agenda ini bisa digelar hari ini. “Pada kesempatan ini, saya akan lebih banyak mendengar fakta di lapangan, sehingga saya bisa memperjuangkan keinginan saudara-saudara PMI bersama pemerintah dan DPR,” ujar Ketua Umum DPP PKB.

Ketua Umum Garda Buruh Migran Indonesia (BMI) Imam Subali menjelaskan mengenai berbagai tantangan PMI di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, angka pengangguran akibat banyaknya PHK yang dilakukan perusahaan di Tanah Air membuat animo masyarakat yang ingin bekerja di Luar Negeri semakin tinggi. “Sementara negara tujuan penempatan ikut dibatasi termasuk Timur Tengah yang masih di moratorium sejak 2015 melalui Kepmen Nomor 260,” kata Subali.

Namun, Subali mengatakan bahwa animo masyarakat ini justru dimanfaatkan para sindikat maupun oknum mulai pejabat, perusahaan penempatan hingga calo dengan pengiriman dan penempatan secara unprosedural yang cenderung pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Sementara pengiriman dan penempatan melalui jalur unprosedural 95% adalah perempuan dan 95% Pekerja Rumah Tangga (PRT) sangat rentan menjadi korban eksploitasi,” kata Subali.

Darnichn.



Related Articles