Breaking NewsPMI lainnya

Untuk Mencegah Penempatan PMI Unprosedural, Pemerintah Alokasikan Rp 100 Miliar Bangun BLK di NTT

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk mendukung pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk calon PMI di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang belum dibekali keterampilan kerja.

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Melki Laka Lena mengatakan, pembangunan BLK sangat dibutuhkan di Provinsi NTT, karena menjadi salah satu daerah pemasok calon tenaga kerja ke luar negeri yang sangat tinggi.
Ia mengatakan, BLK yang segera dibangun pada 2021 itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelatihan kerja yang sangat memadai.

“Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk mendukung pembangunan BLK di NTT. BLK ini dibangun sebagai tempat pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri maupun dalam negeri, sehingga memiliki keterampilan bekerja,” kata Melki Laka Lena sebagaimana dilansir Antara beberapa hari lalu.

Dia mengatakan, banyak tenaga kerja dari Provinsi NTT yang bekerja di Malaysia belum didukung keterampilan bekerja baik, sehingga mendapat perlakuan yang kurang manusiawi di negara itu.

“Setelah ada BLK, maka para calon tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri bisa mengikuti pelatihan kerja di BLK, sehingga saat dikirim bekerja di luar negeri setiap calon tenaga kerja sudah siap bekerja karena tekah memiliki keterampilan bekerja,” ujar Melki.(rozi_EM)



Related Articles