Breaking NewsPMI Malaysia

Setelah Program Rekalibrasi Berakhir, Kementerian Dalam Negeri Malaysia Menegaskan akan Menutup Perusahaan yang Mempekerjakan Pekerja Ilegal

Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia menegaskan, majikan atau perusahaan yang masih bandel dan tidak mau mendaftarkan pekerja tanpa izin (ilegal) melalui program Rekalibrasi Tenaga Kerja yang akan berakhir pada Desember tahun ini, akan mendapatkan tindakan perusahaan mereka akan ditutup untuk jangka waktu tertentu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainudin ketika melakukan wawancara dengan media lokal Utusan Malaysia, Kamis (9/9/2021).

Menurutnya, tindakan KDN ini bertujuan untuk menangani banyaknya pendatang asing tanpa izin (PATI) serta keengganan sebagian majikan yang tidak mau mendaftarkan pekerja tanpa izin walaupun pemerintah Malaysia telah meluncurkan program pemutihan warga asing.

Lebih lanjut Datuk Seri Hamzah Zainudin mengatakan, saat ini banyak warga asing yang meninggal dunia terutama yang mati di rumah atau brought in dead dan kedutaan asing kesulitan mengenali secara pasti warga negara mereka karena tidak adanya dokumen.

Pemerintah Malaysia sudah memberi waktu yang mencukupi untuk majikan agar mempekerjakan pekerja asing secara sah dan tindakan tegas perlu diambil atas ketidakpatuhan mereka terhadap prosedur operasi standard (SOP) yang menjadi penyebab kasus Covid-19 sulit diturunkan.

“Sehingga tindakan tegas itu perlu diambil, majikan masih mempunyai peluang mendaftarkan pekerja agar mendapat dokumen pekerjaan yang sah,” katanya.

Program Rekalibrasi Tenaga Kerja memberikan peluang kepada majikan dari lima sektor pekerjaan yang mengalami kekurangan pekerja akibat pembekuan pengambilan tenaga kerja asing supaya bisa menguruskan dokumen yang sah bagi PATI untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja.

Syaratnya, majikan perlu memastikan PATI mempunyai dokumen perjalanan sah, kemudian didaftarkan ke Departemen Imigrasi (JIM) untuk diverifikasikan dan mendapatkan kelulusan kuota pekerja asing dari Kementerian Sumber Manusia sebelum diluluskan JIM.

Hanya PATI dari 15 negara di antaranya Thailand, Indonesia, India, Pakistan dan Sri Lanka saja yang boleh mengikuti program Rekalibrasi Tenaga Kerja ini.

Hamzah mengatakan, tindakan tegas itu perlu dilakukan karena terdapat kilang (perusahaan) yang diberikan kebenaran beroperasi sepanjang pelaksanaan lockdown atau Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), tetapi tidak mematuhi SOP malah melakukan banyak kesalahan seperti mempekerjakan pekerja yang tidak dokumen.

“Banyak pekerja asing yang tiada dokumen, kemudian kena Covid-19 dan meninggal dunia, jadi tak tahu mau dihantar ke mana. Macam mana kita nak hantar? Jadi, disimpan mayat itu. Siapa yang salah? Kerajaan juga yang dipersalahkan,” kata Datuk Seri Hamzah.

Untuk itu, Datuk Seri Hamzah mengimbau para majikan untuk memandang serius persoalan ini dan menggunakan kesempatan sebaik mungkin program yang telah diumumkan pemerintah Malaysia untuk memudahkan urusan dokumentasi pekerja asing, demi memastikan usaha semua pihak membebaskan negara itu dari pandemi Covid-19 dapat berjalan lancar.(rozi_EM)



Related Articles