Breaking NewsPMI Malaysia

Sebanyak 18 Pekerja Migran Indonesia Ilegal dan 1 Calo Ditahan di Johor Bahru Malaysia

Ada 18 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan 1 orang calo yang ditahan imigrasi Malaysia di Johor Bahru. Menindaklanjuti penangkapan ke-19 orang ini “OPS Selundup”, 20 Agustus 2021, KJRI Johor Bahru telah berkoordinasi dengan JIM di Negeri Johor dan diperoleh informasi bahwa pada WNI dalam keadaan baik serta masih dalam proses karantina sambil menunggu hasil tes PCR.

“KJRI Johor Bahru akan memberikan pendampingan kekonsuleran serta memastikan proses hukum bagi WNI tertangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia. Sekiranya diperlukan bantuan hukum, KJRI Johor Bahru akan memberikan pendampingan “retainer lawyer” bagi 18 PMI ilegal yang dikenakan Undang-Undang Imigrasi,” kata Konjen KJRI Johor Bahru, Sunarko.

Dirjen JIM Indera Khairul Dzaimee dalam pernyataan pers di Putrajaya, Minggu (22/8/2021) mengatakan Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) telah berhasil menumpaskan satu sindikat penyelundupan migran dalam operasi khusus “OPS Selundup” yang dilaksanakan di kawasan Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Operasi tersebut dijalankan pada 20 Agustus 2021 oleh pasukan pegawai imigresen dari Bagian Intelijen dan Operasi Khusus dengan bantuan dari Angkatan Tentara Malaysia (ATM).

Ketika operasi dijalankan, para migran yang dimaksud sedang diangkut dengan menggunakan 3 kendaraan, yang masing-masing dipandu oleh kedua calo tersebut. Seorang pemandu berhasil melarikan diri. “Pasukan Operasi telah mendapat informasi bahwa sekelompok migran yang diselundupkan direncanakan mendarat di Pantai Tanjung Lompat, Johor antar jam 03.00 hingga 5.00 pagi. Pasukan Operasi telah digerakkan dan berhasil menghadang kendaraan-kendaraan yang membawa migran-migran tersebut,” katanya.

Selain calo dan migran, ketiga kendaraan yang digunakan telah disita dengan nilai anggaran digunakan telah disita dan nilai anggaran berjumlah RM130.000 (sekitar 443juta). Sindikat itu diyakini telah bergerak aktif sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) diterapkan pada 2020.

Darnichn.



Related Articles