Breaking NewsPMI Taiwan

Program Pembebasan Biaya Penempatan PMI Ditentang Kemenaker, P3WNI Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja BP2MI

Pusat Penyelesaian Permasalahaan Warga Negara Indonesia (P3WNI) di Malaysia meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait Program Pembebasan Biaya Penempatan PMI.

Direktur P3WNI, Muhamad Zainul Arifin, S.H., M.H. ketika memberi keterangan kepada media mengatakan, kinerja BP2MI perlu dievaluasi karena kebijakan terkait Program Pembebasan Biaya Penempatan PMI mendapat tentangan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

Zainul merujuk surat dari Kemenaker RI kepada Kepala BP2MI tertanggal 30 Juli 2021 yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Perban 09/2020, calon PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, jika Perban 09/2020 akan dilaksanakan melalui Kredit Tanpa Agunan BNI, calon PMI akan terbebani utang dengan bunga 11%. Untuk itu, BP2MI perlu melakukan penyempurnaan Perban 09/2020.

“Ini menjadi salah satu bukti bahwa antara BP2MI dan Kemenaker tidak ada kecocokan dan tidak ada koordinasi yang baik terkait penempatan dan pelindungan PMI,” kata Zainul.

Lebih lanjut Zainul mengatakan, sejak reformasi hingga hari ini, PMI selalu menjadi korban dari ego sektoral kedua institusi ini. Jika terjadi permasalahan soal PMI, kedua institusi ini saling lempar tanggung jawab.

“Tumpang tindih kewenangan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus sebab akan membebani keuangan negara karena kerjanya tidak efektif, malah mubazir. Maka Presiden Jokowi perlu segera melakukan evaluasi terhadap kinerja BP2MI yang kami nilai tidak efektif. Bila perlu Jokowi segera membubarkan BP2MI karena salah saju janji nawacita Jokowi adalah membubarkan lembaga yang tidak efektif dan ada tumpang tindih fungsi/kewenangan dengan instansi lainya,” pungkas Zainul. (rozi_EM)



Related Articles