Breaking NewsPMI lainnya

JBMI: KUR Bukan Jaminan Keringanan Biaya Penempatan, Pemerintah Bohongi PMI Soal Zero Cost

===

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), aliansi regional yang beranggotakan organisasi-organisasi
massa pekerja migran dan mantan pekerja migran Indonesia, menyatakan sikap terkait launching BP2MI soal pembebasan biaya penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Tanpa Agunan (KTA), Senin 16 Agustus 2021.

Kebijakan terbaru itu hanya mengelabui masyarakat khususnya para calon PMI dan PMI. Seakan-akan pemerintah sudah melakukan pembebasan biaya penempatan di masa pendemi. Padahal
hakekatnya, biaya penempatan lebih mahal dari yang sebelumnya dan PMI terancam kehilangan
gajinya selama berbulan-bulan demi melunasinya.

Dalam pernyataan sikapnya, JBMI menyebut, fasilitas Kredit Tanpa Anggunan (KTA) dan KUR Bank Negara Indonesia (BNI) sama sekali tidak bisa menjamin keringanan biaya penempatan seperti yang digembor-gemborkan oleh kepala BP2MI di media masa.

Parahnya, KUR justru akan menjebak PMI dan keluarganya ke dalam jeratan perbudakan utang.

JBMI menyatakan kekecewaan yang mendalam atas kegagalan pemerintah Indonesia dalam merealisasikan zero cost dan hanya melimpahkan beban biaya penempatan, yang sebelumnya ditanggung PMI, kepada pemberi kerja/majikan.

Keputusan Kepala Badan Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia Nomor 214 Tahun 2021 (KEPKA
No. 214 Tahun 2021) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran
Indonesia menetapkan komponen biaya penempatan untuk PMI ke Hong Kong dan Taiwan yang harus ditanggung majikan dalam kondisi normal dan kondisi tertentu.

Pembiayaan tersebut meliputi biaya paspor, jaminan sosial, surat keterangan sehat, pemeriksaan
kesehatan dan psikologi di dalam negeri (untuk Taiwan ditambah salmonella dan shigella, antibody
MR, vaksin MR, surat keterangan catatan kepolisian), tiket pulang pergi, legalisasi perjanjian kerja,
transportasi lokal, visa kerja, jasa perusahaan P3MI dan akomodasi. Jumlah keseluruhan sebesar Rp.
24.279.000 hingga Rp. 25.779.000 untuk Hong Kong dan 25.808.050 hingga Rp. 27.308.050 untuk
Taiwan.

Selain itu, majikan juga masih harus membayar test PCR, biaya karantina, test kesehatan dan komisi
untuk jasa agensi di negara penempatan. Demi bisa membayar komponen dan besaran pembiayaan
penempatan tersebut sebelum keberangkatan, pemerintah sengaja mengatur calon PMI untuk
melakukan peminjaman uang melalui skema Kredit Tanpa Agunan/Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari
Bank BUMN atau Bank Pembangunan Daerah.

Dalam KEPKA tersebut menyatakan biaya pelatihan kerja Rp. 6.750.000 dan uji kompetensi sebasar
Rp. 500.000, ditanggung pemerintah daerah (PEMDA). Namun dalam KEPKA tersebut tidak mengatur
mekanime penuntutan pengembalian biaya dari majikan/pengguna. Sementara untuk biaya
pelatihan dan uji kompetensi juga tidak ada jaminan diberikan oleh PEMDA di tengah
ketidakmampuan mayoritas PEMDA yang saat ini masih fokus untuk menanggulangi krisis Covid-19.

Lalu bagaimana bisa meyakinkan penyediaan pelatihan kerja dan uji kompetensi gratis?

Dalam keputusan tersebut juga menyatakan bahwa penggantian pembiayaan yang menjadi
tanggungan pemberi kerja/majikan yang sudah dikeluarkan oleh PMI dengan skema KUR
dikembalikan dengan skema pengembalian (reimbursment).

Apa jaminan majikan akan membayar biaya-biaya yang sudah dikeluarkan PMI jika pemerintah Indonesia tidak memiliki kesepakatan resmi dengan kedua negara tersebut untuk mengikat majikan ke dalam peraturan ini?

Beberapa komponen biaya penempatan merupakan ancaman bagi PMI untuk membayar sendiri karena tidak ada aturan hukum dan kesepakatan yang mengikat dengan pemberi kerja/majikan untuk membayar semua uang ganti yang telah dibayarkan PMI sebelum berangkat ke luar negeri. Skema ini juga akan menciptakan ketegangan antara majikan dan pekerjanya dan mempertajam eksploitasi karena majikan sudah merasa “membeli” mahal PMI.

Skema jeratan perbudakan hutang oleh para rentenir terhadap PMI sudah lama terjadi, tetapi saat
Ini, negara melalui perbankan milik BUMN sudah hadir untuk menjadi rentenir baru dan sekaligus
pelaku dari perbudakan hutang itu sendiri.

Peraturan ini gagal mewujudkan amanat UU PPMI Nomor 18 Tahun 2017 dipasal 30 biaya penempatan tidak boleh dibebankan kepada PMI.

Pandemi Covid-19 melahirkan krisis kesehatan dan ekonomi yang menyebabkan pengangguran dan
kemiskinan semakin meluas di masyarakat. Di luar negeri, PMI menderita kehilangan kerja, tidak
diupah, dilarang libur, jam kerja hingga 17-19 jam per hari, tempat tidur dan makanan kurang layak
sehingga mengalami tiga jenis stress yaitu stress fisik, stress mental dan stress keuangan. Beban
biaya penempatan ini yang menguras 6 – 9 bulan gaji PMI, juga menjadi salah satu penyebabnya.

Jika pemerintah ingin meringankan beban PMI atas biaya penempatan yang sangat tinggi itu maka
pemerintah harus terlebih dahulu menghapus praktik pemaksaan pemberian uang saku atau uang
santunan kepada calon PMI/keluarganya, menghapus biaya-biaya yang tidak diperlukan (biaya
paspor, jaminan sosial, surat keterangan sehat, pemeriksaan psikologi di dalam negeri, legalisasi
perjanjian kerja, akomodasi dan jasa perusahaan P3MI), memberi pilihan kepada PMI untuk bisa
memilih antara mengurus kontrak melalui P3MI atau mandiri sehingga tidak selamanya bergantung
kepada P3MI, menciptakan mekanisme penuntutan terhadap P3MI yang mudah diakses PMI di luar
negeri melalui kedutaan dan konsulat, dan membayar kerugian para korban overcharging yang telah
mengadu kepada pemerintah.

Pemerintah juga harus melakukan diplomasi dengan pemerintah di negara-negara penempatan
terkait pembiayaan dengan meyakinkan tidak membebani kedua belah pihak antara pekerja dan
majikan, mengingat krisis pandemi ini berdampak kepada semua orang.

Kami percaya jika pemerintah terus menolak untuk melibatkan peran organisasi migran di luar negeri ke dalam proses pembuatan kebijakan, maka peraturan yang dilahirkan tidak akan mampu
mengurangi tingginya biaya penempatan dan menyelesaikan persoalan-persoalan PMI.

Pemerintah Indonesia jangan mengorbankan masyarakat dengan cara mengirim keluar negeri
menjadi PMI hanya demi mendapatkan devisa PMI untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) karena pendemi covid-19.

Seharusnya pemerintah melakukan pembenahan masalah di dalam negeri seperti kemiskinan dan pengangguran. Bekerja ke luar negeri menjadi PMI bukan solusi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, apalagi pandemi covid-19 telah menghantam semua negara sehingga berimbas pada kesehatan, kemiskinan dan pengangguran diseluruh dunia.

Atas dasar hal tersebut di atas, JBMI menuntut pemerintah Indonesia agar:

  1. Cabut KEPKA Nomor 214/Tahun 2021.
  2. Bebaskan PMI dari jeratan perbudakan hutang.
  3. Turunkan biaya penempatan PMI.
  4. Berikan pilihan PMI untuk memilih masuk P3MI atau kontrak mandiri.

(rozi_EM)



Related Articles