Breaking NewsPMI lainnya

Duh! Gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tak Dibayar Sampai Kena PHK

Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan menegaskan kepada pemerintah akan melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya. Ini dilakukan sebagai upaya terwujudnya pemenuhan hak di setiap kegiatan penempatan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja hingga setelah bekerja di luar negeri.

Ida juga mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah mengharapkan bahwa pada masa yang akan datang, tidak akan ada lagi PMI bekerja di sektor informal yang mengandalkan low skill.

Terkait adanya hal tersebut, Menaker Ida memiliki 4 pandangan strategis diantaranya terkait isu kesehatan, pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental, jaminan sosial, serta penyediaan pusat perlindungan PMI di negara penempatan. Adapun ke-4 pandangan strategis tersebut yaitu :

  1. Mengenai kesehatan PMI yang harus sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
  2. Mengenai Pengawasan Pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental menurut Pasal 21 UU PPMI, disebutkan bentuk-bentuk perlindungan selama bekerja.
  3. Mengenai Jaminan Sosial, dimana Jaminan sosial bagi PMI telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
  4. Mengenai Penyediaan Pusat Perlindungan PMI di Negara Penempatan.

Dalam kesempatan ini pula, Menaker Ida memberikan apresiasinya kepada Komunitas diaspora Indonesia yang selama ini memiliki peran strategi untuk turut serta dalam merangkul PMI sebagai elemen dalam diaspora Indonesia, mengingat potensi yang mereka miliki juga cukup besar dalam berkontribusi dalam pembangunan dalam negeri.

Darnichn.



Related Articles