Breaking NewsPMI lainnya

Dubes Hermono Mengimbau PMI di Malaysia agar Tidak Pulang ‘Lewat Belakang’ Setelah Ada Aturan Pembatasan Pintu Masuk Internasional

Setelah pemerintah Indonesia menerbitkan aturan pembatasan pintu masuk internasional, Duta Besar Hermono mengimbau PMI di Malaysia agar tidak pulang melalui jalur ilegal atau dikenal dengan istilah pulang ‘lewat belakang’.

“Saya harapkan dan saya mohon dengan sangat bagi yang ingin pulang ke Sumatera, misalnya ke Medan, Aceh, dan wilayah-wilayah lain di Kepulauan Riau agar jangan coba-coba dan jangan sekali-sekali menggunakan jalur ilegal,” kata Dubes Hermono ketika melakukan siaran langsung melalui akun resmi Facebook KBRI Kuala Lumpur, Indonesian Embassy Kuala Lumpur, Sabtu (18/92021).

Menurut Hermono, saat ini banyak informasi di Facebook yang menawarkan proses pulang ‘lewat belakang’ dengan biaya tertentu menggunakan kapal-kapal kecil.

“Untuk itu, saya mohon dengan sangat, demi kebaikan dan keselamatan teman-teman dan saudara-saudara kita di Tanah Air, janganlah pulang dengan cara-cara yang melanggar hukum,” pinta Hermono.

Lebih lanjut Hermono mengatakan, saat ini pemerintah Malaysia pun sedang melakukan penjagaan yang sangat ketat di wilayah-wilayah yang biasa digunakan sebagai jalur tikus atau jalur belakang untuk memasuki wilayah Malaysia.

Selain risiko tertangkap pihak keamanan Malaysia, kata Hermono, pulang lewat belakang juga berisiko mengalami kecelakaan di laut.

Selain itu, lanjut Hermono, bagi yang pulang lewat belakang kan tidak melakukan test PCR terlebih dulu, sehingga tanpa disadari mereka telah pulang dengan membawa penyakit karena tidak terdeteksi sebelumnya.

“Marilah sama-sama menjaga keselamatan diri dan keselamatan saudara-saudara kita di Tanah Air. Sekali lagi saya mohon dengan sangat agar teman-teman jangan sampai terbujuk oleh tekong atau calo yang menawarkan pulang lewat jalur belakang karena sekarang Bandara Kualanamu di Medan ditutup,” tegas Hermono.

Dubes Hermono menambahkan, bagi PMI yang berstatus tak berdokumen resmi (ilegal), pihaknya mengimbau agar mengurus kepulangan melalui Program Rekalibrasi Pulang yang proses pengurusannya bisa dilakuka di bandara KLIA atau pelabuhan di Johor. (rozi_EM)



Related Articles