Breaking NewsPMI lainnya

Benarkah Bandara Internasional Juanda, Surabaya Ditutup, Berikut Penjelasan Pangdam V Brawijaya

Mulai kemarin (17/9/2021) Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak pulang ke Indonesia tidak bisa lagi mendarat melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya, mereka harus mendarat melalui Bandara Soe-ta, Jakarta atau Sam Ratulangi, Manado.

Hal tersebut disampaikan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto yang juga sebagai Dansatgas PMI di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (17/9/2021).

Suharyanto mengatakan, per hari ini (17/9) ada Surat Edaran (SE) nomor 74 tahun 2021 yang mengatur tentang kedatangan penerbangan internasional hanya melalui dua bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara.

“Di situ yang terjadi perbedaan yang sangat signifikan adalah Bandara Juanda itu ditutup. Jadi Bandara Juanda tuh sudah tidak bisa lagi menerima penerbangan PMI,” kata Suharyanto, sebagaimana dilansir DetikNews (17/9/2021).

Meskipun PMI tidak lagi mendarat di Juanda, namun pemerintah daerah Jawa Timur tetap akan super ketat dalam menangani kepulangan PMI demi mencegah masuknya varian baru Mu.

Suharyanto menyebutkan, PMI yang pulang ke Jatim diperkirakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dikarantina di Jakarta selama 8 hari, Suharyanto menegaskan mereka masih akan dikarantina dan diswab PCR di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Dalam menyikapi peraturan baru di atas dan untuk mengantisipasi PMI di Hongkong tidak ketinggalan info dan salah membeli tiket, KJRI Hongkong mengeluarkan pengumuman yang dipublish di laman website resminya.

Adapun isi pengumuman tersebut adalah, sehubungan dengan perkembangan situasi Covid-19 di Indonesia, Satgas COVID-19 menetapkan kebijakan kedatangan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri sbb:

  1. Pintu masuk ke wilayah Indonesia melalui udara ditetapkan yakni Bandar Udara Soekarno Hatta, Banten dan Bandar Udara Sam Ratulangi, Sulawesi Utara.
  2. Kewajiban karantina selama 8 hari di fasilitas yang disediakan Pemerintah (bagi PMI/Pelajar/Mahasiswa).
  3. Kebijakan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.



Related Articles